728 x 90



Tupoksi

Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

 

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

     1. Kepala Dinas

     2. Sekretariat, terdiri dari:

        -Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

        -Sub Bagian Keuangan

        -Sub Bagian Program dan Pelaporan

    3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri dari:

        -Seksi Keluarga Sejahtera

        -Seksi Advokasi dan Penggerakan Institusi

    4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

        -Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

        -Seksi Pengendalian Penduduk

    5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:

        -Seksi Pemberdayaan Perempuan

        -Seksi Pengarusutamaan Gender

    6. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari:

        -Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

        -Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

    7. Kelompok Jabatan  Fungsional

    8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Uraian Tugas

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi  :

  1.   Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2.   Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3.    Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4.   Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  5.   Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  6.    Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
  7.   Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  8.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Seretariat mempunyai tugas  melaksanakan melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1)  Perbup No.56 tahun 2016, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1.   Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
  2.   Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  3.    Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
  4.   Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris kantor;
  5.   Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  6.    Pelayanan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
  7.   Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  8.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya,

Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang keluarga sejahtera dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi mempunyai fungsi:

  1.   Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  2.   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan dan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  3.    Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  4.   Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  5.   Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  6.    Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang keluarga sejahtera dan advokasi;
  7.   Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan advokasi; dan
  8.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

  1.   Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatandi bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  2.   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  3.    Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  4.   Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Keluarga Bererncana dan Pengendalian Penduduk;
  5.   Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  6.    Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
  7.   Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk; dan
  8.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

  1.     Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  2.   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  3.    Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  4.   Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  5.   Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  6.    Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  7.   Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
  8.   Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Perbup No. 56 tahun 2016, Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai fungsi:

  1.     Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  2.     Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  3.     Pelaksanaan pengkkodinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  4.     Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  5.     Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  6.      Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak;
  7.     Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak; dan
  8.     Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.